Pimmpinan DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku partainya telah mengumumkan nama calon presiden buat Pemilu 2024 secara formal. Apalagi, baginya, pengumuman capres dari Golkar telah diumumkan semenjak penerapan Musyawarah Nasional ( Munas) partai berlambang tumbuhan beringin.
“( Soal nama capres) Jika Golkar, waktu Munas pula telah formal,” tutur Airlangga dikala mendatangi Rakornas serta Bimtek Pemenangan Pemilu di Hotel Labersa, Pekanbaru, Riau.
Dikenal, Munas 2019 Partai Golkar telah memutuskan buat mengusung Airlangga Hartarto selaku calon presiden 2024. Apalagi Keputusan munas ini diperkuat hasil keputusan rapat pimpinan nasional ( Rapimnas) sampai rapat kerja nasional ( Rakernas) yang diselenggarakan sehabis Munas 2019.
Airlangga menegaskan, buat urusan capres dari Golkar telah final, sebab Munas jadi keputusan paling tinggi partai berlambang tumbuhan beringin. Dia mengaku, dikala ini, Golkar tengah memerjuangkan sistem pemilu yang senantiasa membagikan kedaulatan kepada rakyat, lewat sepadan terbuka.
Bagi Ketum Golkar, terdapat upaya dari beberapa pihak buat mengembalikan sistem pemilu dari tangan rakyat kepada pimpinan partai lewat sistem sepadan tertutup. Upaya ini dicoba lewat gugatan uji modul ke Mahkamah Konstitusi ( MK).
Golkar sendiri sudah menginisiasi statment perilaku penolakan sistem sepadan tertutup yang dicoba 8 partai dini tahun ini.
“ Jangan kurang ingat Golkar rajanya opsi tertutup. Kita berpengalaman menanggulangi bermacam pemilu dengan pemilihan tertutup di masa Orde Baru apalagi di masa reformasi di tahun 2004 Golkar juaranya. Namun Golkar mau melindungi demokrasi,” tegas Airlangga.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini berkata, Golkar mau tidak berubah- ubah berikan kedaulatan senantiasa di tangan rakyat. Dia mengaku, kebanyakan partai telah setuju tidak mengganti Undang- Undang tentang Pemilu tahun ini. Perihal ini dicoba supaya senantiasa melindungi regulasi yang digunakan selaku bawah Pemilu 2024 senantiasa sama serta tidak diganti masing- masing tahun.
“ Jadi kita telah terdapat komitmen antarpartai politik tidak tiap tahun, ketentuan pemilu diubah- ubah. Jadi pasti ini kita wajib dijalankan secara tidak berubah- ubah terlebih jika sebutan di sepak bola peluit telah dibunyikan," tegasnya.
Lebih dahulu, 8 partai yang duduk di Parlemen Senayan, kecuali PDIP melaporkan perilaku menolak sistem sepadan tertutup buat Pemilu 2024.
Dikala ini, sebagian pihak tengah mengajukan gugatan uji modul terpaut sistem sepadan terbuka ini ke MK.
Posting Komentar