Wakil Pimpinan Universal Partai NasDem, Ahmad Ali, menegaskan tidak terdapat alibi untuk partainya buat menarik diri dari koalisi pendukung Presiden Joko Widodo alias Jokowi serta Wakil Presiden Ma’ ruf Amin. Perihal itu ia sampaikan buat menjawab isu reshuffle kabinet yang kembali berhembus kencang dalam sepekan terakhir.
Ali melaporkan kalau semenjak dini komitmen partainya mengawal Jokowi- Ma’ ruf sampai 2024.
Baca juga:
Duet Ganjar- Prabowo di Pilpres 2024, Mustahil: Terdapat Gengsi Politik
Bagi Ali, mereka tidak sempat melanggar komitmen tersebut.
“ Kami hendak terletak di koalisi itu sampai 2024, itu komitmen. Jadi tidak terdapat alibi untuk NasDem buat menarik diri dari koalisi itu,” kata Ali kepada Tempo, Ahad, 25 Desember 2022.
Berita pergantian menteri Presiden Jokowi meruak usai lembaga survei Charta Politika Indonesia menyebut kebanyakan publik sepakat Jokowi merombak kabinetnya.
Sehabis itu, beberapa politikus PDIP semacam Djarot Syaiful Hidayat menyoroti 2 menteri dari Partai NasDem, ialah Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo serta Menteri Area Hidup serta Kehutanan( LHK) Siti Nurbaya Bakar. Kedua menteri itu dinilai tidak dapat menunjang penuh kebijakan Presiden Jokowi.
Hendak namun desakan terhadap NasDem buat keluar dari koalisi pemerintahan sesungguhnya telah terjalin semenjak Oktober kemudian, dikala mereka mendeklarasikan Anies Baswedan selaku calon presiden.
NasDem dikira tidak lagi sejalan dengan PDIP yang belum memastikan siapa calon presiden mereka.
Walaupun demikian, desakan seragam tidak terjalin pada partai anggota koalisi pemerintahan lain yang telah mengumumkan calon presiden. Misalnya Partai Gerindra yang telah mendeklarasikan
Menteri Pertahanan sekalian pimpinan universal mereka, Prabowo Subianto, selaku calon presiden. Demikian pula dengan Partai Golkar yang telah mendeklarasikan Menteri Koordinator Perekonomian sekalian pimpinan universal mereka Airlangga Hartarto selaku calon presiden.
Ali berkata kocok ulang menteri ialah hak prerogatif Presiden Jokowi. Bila menteri NasDem terserang reshuffle kabinet sebab tidak sanggup mengemban tugas, kata ia, hingga perihal itu murni sebab alibi kebutuhan kabinet, alih- alih alibi politik.
“ Kalau nanti dalam perjalanannya terdapat menteri NasDem yang direshuffle sebab tidak sanggup mengemban tugas buat menolong pemerintah, itu perihal yang berbeda. Sebab itu domain Presiden,” ucapnya.
Posting Komentar