Kelanjutan dari manuver politik Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mendapat perhatian publik setelah usulan Presiden Joko Widodo untuk membangun pusat logistik di wilayah Plumpang, Jakarta Utara ditolak oleh warga setempat. Warga menolak rencana tersebut dengan alasan mereka memiliki sertifikat tanah di wilayah tersebut.
Menurut informasi yang diperoleh, Anies Baswedan telah menginstruksikan jajarannya untuk menindaklanjuti penolakan warga Plumpang terhadap rencana Presiden Joko Widodo. Anies Baswedan menyatakan bahwa dia akan memastikan hak-hak warga terlindungi dan memperjuangkan kepentingan mereka.
Baca juga:
Ganjar Pranowo Silaturahmi ke Kediaman Tuan Guru Babussalam Sumatra Utara
"Kita harus mendengarkan suara rakyat. Saya akan memastikan bahwa hak-hak warga dilindungi dan kepentingan mereka dipertahankan," ujar Anies Baswedan dalam konferensi pers yang diadakan di Balai Kota Jakarta, Senin (6/3/2023).
Menurut Anies Baswedan, pemerintah harus menghargai hak-hak warga yang memiliki sertifikat tanah di wilayah Plumpang. Dia mengatakan bahwa pemindahan warga dari tempat mereka tinggal harus dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan mereka.
"Saya meminta semua pihak untuk menahan diri dan tidak memaksakan kehendak mereka kepada warga Plumpang. Kami harus memastikan bahwa pemindahan dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan warga," kata Anies Baswedan.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan pembangunan pusat logistik di wilayah Plumpang, Jakarta Utara untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas logistik di ibu kota. Namun, rencana tersebut ditolak oleh warga setempat dengan alasan mereka memiliki sertifikat tanah di wilayah tersebut.
Warga Plumpang menggelar aksi protes di depan Balai Kota Jakarta pada Senin (6/3/2023) pagi. Mereka menuntut Anies Baswedan untuk membela hak-hak mereka dan menolak rencana pembangunan pusat logistik.
"Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus memperjuangkan hak-hak kami. Kami memiliki sertifikat tanah di wilayah ini dan kami tidak akan dipindahkan dengan cara paksa," kata salah satu warga Plumpang yang ikut dalam aksi protes.
Sementara itu, pihak keamanan telah menyiapkan pengamanan ketat di sekitar Balai Kota Jakarta untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bentrokan antara warga dan pihak keamanan. Pihak keamanan juga mengimbau semua pihak untuk menghormati hak-hak warga dan menahan diri dari tindakan kekerasan.
Hingga saat ini, belum ada keputusan resmi dari pemerintah terkait kelanjutan rencana pembangunan pusat logistik di wilayah Plumpang, Jakarta Utara.
Posting Komentar