Pernyataan Jusuf Kalla (JK), mantan Wakil Presiden, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak terlalu ikut campur dalam urusan calon presiden (capres) 2024 menjadi sorotan. JK mengingatkan Jokowi agar mencontoh kepemimpinan Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang tidak terlalu melibatkan diri dalam perpolitikan.
Pernyataan JK ini mendapat tanggapan dari beberapa pihak. Salah satunya adalah Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Hasto mengingatkan bahwa JK sendiri juga pernah menjadi Dewan Pengarah dalam tim kampanye Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 ketika JK masih menjabat sebagai wakil presiden. Menurut Hasto, setiap presiden sebelum Jokowi juga terlibat dalam persiapan Pemilihan Umum.
Baca juga:
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga turut membela Jokowi dan menyinggung JK yang menjadi bagian dari dewan penasihat Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019. Achmad Baidowi alias Awiek, Ketua DPP PPP, mengajukan pertanyaan apakah keterlibatan JK pada waktu itu juga dapat dianggap sebagai campur tangan dalam pemilihan wakil presiden yang akan datang.
Awiek juga mencatat bahwa ketika Megawati Soekarnoputri mengakhiri masa jabatannya pada 2004 dan maju kembali pada periode selanjutnya, sudah jelas bahwa ia terlibat dalam urusan pencalonan berikutnya. Awiek menyebut bahwa pertemuan ketua umum partai politik koalisi di Istana Merdeka bukanlah hal baru dan pernah terjadi pada masa sebelum Jokowi.
Namun, Jokowi sendiri membantah bahwa ia ikut campur dalam urusan capres maupun cawapres saat mengumpulkan enam ketua umum partai politik di Istana Merdeka. Menurut Jokowi, pertemuan tersebut hanya merupakan diskusi, bukan campur tangan. Ia menegaskan bahwa urusan capres dan cawapres merupakan kewenangan partai politik dan pihaknya telah menyampaikan penegasan tersebut berkali-kali.
Baca juga:
Sementara itu, Mardani Ali Sera, DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mendukung pernyataan JK yang meminta Jokowi fokus menyelesaikan tugas negara yang berat. Mardani mengingatkan bahwa presiden seharusnya menjadi negarawan yang netral dan menjadi panutan bangsa.
Debat mengenai peran Jokowi dalam urusan capres 2024 terus berlanjut. Beberapa pihak membela Jokowi dengan menyebutkan keterlibatan JK dalam Pilpres 2019, sementara yang lain setuju dengan pernyataan JK bahwa seorang presiden seharusnya fokus pada tugas negara dan menjadi negarawan.
Posting Komentar