Surabaya, 28 Juni 2023 - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan tegas mengecam adanya isu yang menyebutkan Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, sebagai Calon Wakil Presiden (Cawapres) yang menunggangi Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) GMNI Jawa Timur. Ketua DPD GMNI, Edwin Rilo Pambudi, mengutuk isu tersebut dalam konferensi pers yang diadakan pada Rabu (28/6/2023).
Isu mengenai Khofifah sebagai Cawapres muncul dalam acara penutupan Rapimda GMNI yang diselenggarakan di Makam Bung Karno, Blitar, pada Minggu, 25 Juni 2023.
Rilo menjelaskan bahwa undangan kepada Khofifah dalam acara tersebut dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Gubernur Jawa Timur. Rapimda GMNI merupakan acara yang diadakan di tingkat provinsi, dan dalam hal ini, DPD GMNI Jawa Timur mengundang Khofifah dengan alasan etika yang wajar. Menurutnya, acara tersebut merupakan inisiatif dari Cabang GMNI yang berada di Provinsi Jawa Timur.
Baca juga:
Namun, Rilo menegaskan bahwa GMNI adalah organisasi mahasiswa independen yang tidak terlibat dalam politik praktis. GMNI beroperasi berdasarkan prinsip ideologi Marhaenisme sebagaimana yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi, serta mengikuti keputusan dan instruksi dari pimpinan pusat. Hingga saat ini, belum ada keputusan atau instruksi dari pusat terkait isu tersebut. Rilo menegaskan bahwa DPD GMNI Jawa Timur selalu tegak lurus dengan pusat dan mematuhi semua keputusan dan instruksi yang diterima.
Rilo juga menyatakan bahwa adanya isu cawapres yang menunggangi acara Rapimda GMNI merupakan tindakan yang culas yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Ia menilai bahwa isu tersebut merupakan kejahatan politik terhadap kawan-kawan GMNI di Jawa Timur. GMNI, sebagai organisasi mahasiswa independen, tidak diperbolehkan secara aturan mendukung atau mencalonkan capres atau cawapres tertentu. Isu semacam ini dinilai melanggar prinsip-prinsip organisasi GMNI.
Selain itu, Rilo juga menjelaskan bahwa GMNI tidak hanya memiliki DPD, tetapi juga Dewan Pimpinan Pusat (DPP), Dewan Pimpinan Cabang (DPC), dan Dewan Pimpinan Komisariat (DPK) yang tersebar di kampus-kampus di seluruh Kabupaten dan Kota se-Indonesia. Menurut aturan, DPD GMNI merupakan perpanjangan tangan dari DPP GMNI.
Baca juga:
GMNI menegaskan bahwa organisasi ini akan terus bekerja sesuai dengan prinsip-prinsip Marhaenisme yang diatur dalam AD/ART GMNI. Mereka akan tetap independen dan tidak terlibat dalam politik praktis. Rilo mengajak semua pihak untuk menghormati prinsip-prinsip tersebut dan tidak menyebarkan isu yang merusak citra GMNI.
Dalam kesempatan tersebut, Rilo juga menyoroti pentingnya peran GMNI dalam gerakan mahasiswa di Indonesia. GMNI memiliki jaringan yang luas, dengan keberadaan DPC dan DPK di berbagai wilayah. Organisasi ini berkomitmen untuk melibatkan mahasiswa dalam pembangunan dan perubahan positif di negara ini.
Dengan tegas, GMNI menegaskan bahwa isu Khofifah sebagai Cawapres Ganjar Pranowo dalam Rapimda GMNI Jawa Timur adalah tidak benar dan merupakan upaya politik yang tidak bertanggung jawab. GMNI berkomitmen untuk tetap menjalankan peran dan fungsi organisasinya sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan.
Posting Komentar